nusakini.com--Praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), setelah selesai menamatkan studi, tak lagi akan dikembalikan ke daerah asalnya. Tapi, mereka akan disebar ke wilayah perbatasan, dan daerah terluar di Indonesia. 

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kebijakan menyebar para praja lulusan sekolah pamong, adalah tindak lanjut dari salah satu amanat Nawacita yang digariskan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Pemerintah saat ini menaruh perhatian besar pada perbatasan. Bahkan memprioritas pembangunan harus diawali dari beranda depan negara. 

"Tentu saja, pembangunan tidak secara fisik saja, namun juga dari sisi sumber daya manusianya (SDM), terutama dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan tersebut," tutur Tjahjo di Jakarta, Senin (23/10). 

Maka dalam rangka memperkuat SDM pemerintahan di wilayah perbatasaan, Kementerian Dalam Negeri, memutuskan untuk menempatkan para alumni IPDN yang baru lulus ke kawasan perbatasan. Mereka akan ikut membangun Indonesia dari pinggiran. Terlebih lagi, kampus IPDN oleh Presiden Jokowi telah ditetapkan sebagai kampus penggerak revolusi mental. Mereka, para praja yang bertugas di tapal batas, diharapkan jadi kader penggerak revolusi mental. 

"Mereka yang berangkat dan disebar ke perbatasan, adalah para praja IPDN Angkatan XXIII yang baru saja lulus tahun 2016," katanya. 

• 45 Nindya Praja IPDN Magang di Lingkup Pemerintah Aceh
• Wali Kota Danny Terima Penghargaan Kartika Pamong Praja Muda Dari IPDN
• Lulusan Terbaik IPDN Angkatan XXVII Berasal dari Jatim, Gubernur : Alhamdulilah, Selamat Ini Merupakan Prestasi Membanggakan
• Mendagri Minta Lulusan IPDN Jadi Strong Leader
• Mendagri: Lulusan IPDN Akan Jadi Motor Penggerak Pemerintahan

Tjahjo juga menjelaskan, kebijakan sebelumnya para praja setelah lulus akan kembali ke daerah asal. Tapi di eranya sebagai Mendagri, kebijakan itu tak lagi diterapkan. Tapi para praja yang lulus langsung disebar ke daerah perbatasan. 

"Ditempatkan di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan wilayah terluar Indonesia. Diharapkan melalui ilmu pemerintahan yang mereka peroleh di Kampus IPDN dapat memberi manfaat bagi masyarakat, melalui tata pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di daerah pinggiran nusantara," kata mantan Sekjen PDIP itu.  

Mereka lanjut Tjahjo, akan disebar ke 13 provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Proses penempatan itu sendiri sudah dilakukan sejak hari Minggu, 22 Oktober 2017 dengan mengirimkan 41 lulusan ke Provinsi Kalimantan Utara. Untuk serah terima dilakukan oleh pejabat Kemendagri ke pejabat provinsi tujuan. 

"Serah terima tersebut akan dilanjutkan ke-12 provinsi lainnya yang dilaksanakan serentak pada Senin, 23 Oktober 2017, " ujarnya.  

Keduabelas provinsi lainnya yang akan jadi daerah penempatan para lulusan praja adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Kebijakan ini, tujuannya mereka yang telah siap mengabdi, harus siap pula ditempatkan di wilayah Indonesia mana pun. Termasuk di wilayah tapal batas dan daerah terpencil. 

Adapun jumlah praja yang dikirim, NAD akan menerima 67 orang, Sumatera Utara sebanyak 87 orang, Riau sebanyak 95 orang dan Kepulauan Riau sebanyak 75 orang. Untuk Kalimantan Barat akan ditempatkan 89 orang, Kalimantan Timur sebanyak 51 orang, Sulawesi Utara sebanyak 61 orag, Nusa Tenggara Timur sebanyak 125 orang dan Maluku sebanyak 63 personil. Sementara yang dikirim ke Maluku Utara, sebanyak 41 orang, ke Papua sebanyak 119 orang. Dan yang ditempatkan di Papua Barat sebanyak 47 orang.(p/ab)